Untuk Dana Kampanye: Gila!! Dana Bantuan Sosial Rp.411 Triliun Hilang?

Gila!! Dana Bantuan Sosial (Bansos) Sebesar Rp 411 Triliun Hilang Kemana???

“Penyelewengan Dana Bansos dan Siasat Politikus”

Dana bansos cenderung naik signifikan menjelang pemilu & pilkada.

Semua tahu pemilu butuh biaya besar, dan uang tak turun begitu saja dari langit. Tapi penyelewengan anggaran negara juga bukan jawabannya.

Sayangnya rilis Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Minggu 15 September 2013 lalu, menunjukkan adanya  indikasi politisasi anggaran dalam postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014.

Ini menjadi salah satu hal yang berpotensi membuat RAPBN 2014 gagal menyelamatkan perekonomian Indonesia.

Hasil penelusuran Fitra terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) 2014 menyatakan terdapat Rp75 triliun anggaran bantuan sosial (bansos) yang tersebar di 15 kementerian dan lembaga negara yang semuanya berjumlah 21 kementerian!

Digunakan Partai-Partai Untuk Dana Kampanye

“Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pengelolaan anggaran bansos masih diliputi banyak penyimpangan,” kata Direktur Investigasi dan Advokasi Fitra, Uchok Sky Khadafi, di kantor Sekretariat Nasional Fitra, Jakarta Selatan.

Fitra berpendapat dana bansos digelontorkan bukan demi pemenuhan kebutuhan rakyat, tapi lebih untuk kepentingan publik pejabatnya!

Misalnya, digunakan untuk pencitraan politik menteri, menjelang Pemilu Legislatif 2014. Seperti diketahui, sejumlah menteri yang maju menjadi calon anggota legislatif (caleg) di Pemilu 2014 kini muncul dalam iklan layanan masyarakat kementeriannya masing-masing.

Belum lama ini, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan tahun 2013 sebagai tahun korupsi, namun menjelang pemilu di tahun 2014 bisa jadi menjadi lebih besar dari tahun 2013.

Logo organisasi kriminal (organized crime)  berkedok partai yang masih dipercaya manusia Indonesia bahwa partai-partai tersebut sebagai kelompok yang berbeda.

Berdasarkan riset mereka, ada kecenderungan APBN digunakan untuk kepentingan Pemilu 2014, khususnya terkait anggaran bantuan sosial dan hibah.

ICW melihat tren peningkatan dana bansos. Padahal dana ini rawan “dibajak” oleh para fungsionaris partai yang menjabat sebagai menteri atau kepala daerah.

Hasil penelitian serupa dikemukakan oleh Indonesia Budget Center (IBC). Mereka mengkhawatirkan proses demokrasi rusak karena biaya politik yang makin tinggi.

Seperti ICW, IBC juga mencatat tren penggelembungan anggaran selalu terjadi menjelang pemilu. Salah satunya peningkatan penggunaan dana bansos pada kementerian yang dipimpin tokoh partai.

Peneliti IBC, Roy Salam mengatakan, penyelewengan dana bansos rentan terjadi. Banyak dana yang sesungguhnya dialokasikan untuk masyarakat jadi tak tersampaikan secara sempurna. Padahal dana bansos tidak hanya ditujukan untuk satu daerah saja. “Contohnya, dana bantuan bencana saja bisa dikorupsi,” kata dia.

Dalam APBN 2013, dana bansos ditetapkan sebesar Rp69,61 triliun atau lebih tinggi 59 persen dari alokasi bansos dua tahun sebelumnya.

IBC pun sejak awal tahun memprediksi dana bansos pada APBN 2014 akan meningkat. Terbukti dana bansos pada RAPBN 2014 kini naik menjadi Rp75 triliun.

Sudah Rp411 Triliun Diselewengkan

Data ICW menunjukkan sebanyak 120 kasus dugaan penyelewengan dana bansos periode 2007-2012 sudah dan sedang ditangani oleh aparat penegak hukum. Dari 120 kasus itu, sebagian penyeleweng dana tersebut telah divonis pengadilan.

“Total penyelewengan dana bansos di Indonesia berdasarkan hasil penyelidikan penegak hukum mencapai Rp411 triliun,” ujar peneliti ICW Febri Diansyah.

Seluruh dana yang semula ditujukan untuk masyarakat tak mampu dalam bentuk uang atau barang itupun pada implementasinya dibelokkan.

Modus penyelewengan dana bansos beragam di tiap daerah, misalnya ada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) fiktif yang menerima dana itu atas nama masyarakat.

Padahal LSM itu dibentuk hanya untuk mengambil dana bansos yang kewenangan penggunaannya sesungguhnya ada pada pemerintah daerah. Setelah LSM fiktif tersebut mengambil dana bansos, distribusi dana pun tak jelas rimbanya.

Rumah pinggir kali adalah salah satu wajah kemiskinan di Jakarta dan kota besar lainnya di Indonesia. Mereka tak pernah mendapatkan bantuan sosial apapun. (wikipedia).

Modus lain, dana bansos kerap digunakan untuk biaya kampanye pilkada. Lemahnya mekanisme pemberian dana bansos memperbesar peluang penyalahgunaan anggaran.

Pemerintah pun diminta membuat aturan jelas mengenai lembaga atau individu yang layak menerima dana bansos. Identifikasi tepat bisa menghindari kebocoran anggaran.

“Tak semestinya dana bansos dan hibah digunakan untuk kepentingan terselubung. Ini harus diawasi betul oleh masyarakat,” kata Febri. Sementara IBC menyatakan, sukar memisahkan dana bansos yang dikorupsi apakah untuk kepentingan individu atau partai.

Untuk meminimalkan potensi korupsi bansos, ICW merekomendasikan KPK punya program khusus guna menyelidiki penggunaan dana pemerintah yang rawan “dibajak” partai politik. KPK diminta bekerja sama dengan KPU untuk menentukan mana saja dana terlarang yang tak boleh digunakan untuk kampanye.

Bansos Dari Masa ke Masa

Dana bansos ini terus meningkat dari tahun ke tahun, terutama saat revisi APBN. Berdasarkan data IBC:

• APBN 2007

Bansos pada tahun 2007 sebesar Rp49,41 triliun.

• APBN-P 2009

Dana bansos pada APBN-P 2009 – menjelang Pemilu 2009, ditetapkan Rp74,93 triliun. Jumlah ini naik 52 persen atau Rp25,52 triliun dibanding anggaran bansos pada tahun 2007 sebesar Rp49,41 triliun.

• APBN 2011

Pada APBN 2011 saja misalnya, dana bansos ditetapkan Rp59,18 triliun, lalu naik 31 persen atau Rp18,63 triliun menjadi Rp77,81 triliun pada APBN-P 2011.

• APBN 2012

Lalu dana bansos pada APBN 2012 yang semula berjumlah Rp43,76 triliun bertambah signifikan 87 persen atau Rp38,26 triliun menjadi Rp82,03 triliun pada APBN-P 2012.

Seiring dengan meningkatnya dana bansos, penyimpangan terhadapnya pun meningkat.

Walau harga BBM terus naik, namun tetap langka, membuat warga antri BBM dan tak pernah tersentuh bantuan sosial.

Penyelewengan Dana Bansos di Pusat

Temuan BPK Menunjukkan Penyimpangan Dana Bansos:

• Penyimpangan dana bansos pada tahun 2010

Penyimpangan dana bansos pada tahun 2010 sebesar Rp2,4 triliun untuk delapan kementerian.

• Penyimpangan dana bansos pada tahun 2012

Selanjutnya pada tahun 2012, penyimpangan meningkat menjadi Rp31,6 triliun dan terjadi di 12 kementerian.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi penyeleweng terbesar dana bansos 2012 dengan anggaran yang diselewengkan mencapai Rp20,6 triliun.

“Penyelewengan Rp20 triliun itu luar biasa. Saya harus pelajari rekomendasi BPK,” kata Mendikbud M Nuh.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri telah menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga negara untuk menindaklanjuti temuan BPK soal dana bansos tersebut.

SBY menyatakan mendukung rekomendasi itu. Namun sebelum mengambil keputusan, semuanya perlu dibahas dalam sidang paripurna.

Penyelewengan Dana Bansos di Berbagai Daerah

Tak hanya terjadi di pusat, penyelewengan dana bansos pun terjadi di berbagai daerah. BPK menemukan penyimpangan dana bansos:

Tahun 2010

Penyimpangan dana bansos di 19 provinsi yang total nilainya mencapai Rp765 miliar. Tiga besar provinsi penyeleweng dana bansos 2010 adalah Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Jawa Timur.

Tahun 2011

Kasus lain di tahun berikutnya ditemukan di Banten. Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran bansos 2011 sebesar Rp51 miliar untuk 160 pihak. Tapi dari total 160 penerima dana bansos, Pemprov Banten hanya mencantumkan 30 nama lembaga, itupun tak menyebutkan alamat jelas mereka. Sementara 130 penerima lainnya atau 81,3 persen sisanya tidak jelas identitasnya.

Alex Noerdin, Gubernur Sumatera Selatan sejak 7 November 2008.(wikipedia)

Tahun 2013

Kasus lain pada tahun 2013 ditemukan di provinsi Sumatera Selatan. Mahkamah Konstitusi meyakini terjadi penyelewengan dana bansos pada APBD Sumsel 2013 oleh Gubernur Alex Noerdin untuk memenangkan pemilihan Pilkada Sumsel.

Fakta persidangan membuktikan adanya aliran dana bansos dari gubernur incumbent tersebut kepada sejumlah masyarakat dan organisasi sosial di provinsi itu.

Rincian Korupsi Dana Bansos 2013 untuk 12 Kementerian dan Lembaga

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menduga ada penyelewengan penggunaan dana bantuan sosial oleh 12 kementerian. Dari total anggaran bantuan sosial tahun 2012 sebesar Rp75,6 Triliun, hampir setengahnya diduga tidak sampai ke tangan rakyat yang berhak menerima.

Modusnya beragam. Mulai dari mengendap di rekening pihak ketiga, hingga laporan jalan yang tidak lengkap.

Menurut FITRA, penyimpangan dana Bansos terus meningkat pada tahun 2012. Terlebih menjelang Pemilu 2014.

Tidak adanya pengawasan menjadi faktor penyebab terjadinya penyimpangan. Oleh karena itu, FITRA meminta Komisi Pemberantasan Korupsi ikut mengawasi dana bantuan sosial di kementerian.

Berikut peringkat 12 kementerian yang melakukan penyimpangan dana bansos seperti dirilis FITRA:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan anggaran sebesar Rp20,6 Triliun
2. Kementerian Dalam Negeri dengan anggaran Rp8,8 Triliun
3. Kementerian Perumahan Rakyat dengan anggaran Rp1,1 Triliun
4. Kementerian Agama dengan anggaran Rp674 Miliar
5. Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan anggaran Rp276,9 Miliar
6. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dengan anggaran Rp62,2 Miliar
7. Kementerian Sosial dengan anggaran Rp16,4 Miliar
8. Kementerian Pertanian dengan anggaran Rp7,3 Miliar
9. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan anggaran Rp5,6 Miliar
10. Kementerian Kehutanan dengan anggaran Rp2,6 Miliar
11. Kementerian Koperasi dan UKM dengan anggaran Rp250 Juta
12. Kementerian Perikanan dan Kelautan dengan anggaran Rp200 Juta.

Anak jalanan, salah satu gambar kemiskinan di kota besar seperti Jakarta tak pernah tersentuh bantuan sosial.

Rincian Korupsi Dana Bansos 2014 untuk 15 Kementerian dan Lembaga

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014 menunjukkan peningkatan dana bantuan sosial (bansos) untuk belasan kementerian dan lembaga negara. Total anggaran bansos mencapai Rp75,7 trilun, naik dari Rp69,61 triliun di APBN 2013.

Kenaikan dana bansos ini dikhawatirkan Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) karena mengindikasikan politisasi anggaran menjelang Pemilu 2014.

Fitra cemas dana bansos digunakan untuk kampanye terselubung dan pencitraan para pejabat publik yang maju menjadi caleg pada Pemilihan Legislatif.

“Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, pengelolaan anggaran bansos masih diliputi banyak penyimpangan,” kata Direktur Investigasi dan Advokasi Fitra Uchok Sky Khadafi.

Berikut rincian dana bansos untuk kementerian dan lembaga negara dalam RAPBN 2014:

1.    Kementerian Pendidikan Nasional Rp36.361.252.221.000
2.    Kementerian Agama Rp11.568.700.685.000
3.    Kementerian Dalam Negeri Rp 9.585.215.989.000
4.    Kementerian Sosial Rp5.556.157.027.000
5.    Kementerian Pertanian Rp4.952.016.502.000
6.    Kementerian Pekerjaan Umum Rp3.780.545.509.000
7.    Kementerian Perumahan Rakyat Rp1.802.500.000.000
8.    Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Rp621.445.000.000
9.    Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp595.377.300.000
10.    Kementerian Pemuda dan Olahraga Rp532.579.316.000
11.    Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Rp263.320.000.000
12.    Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Rp66.500.000.000
13.    Badan Nasional Penanggulangan Bencana Rp50.000.000.000
14.    Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp25.065.000.000
15.    Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Rp4.680.640.000

Cari catatan tersebut, beberapa kementerian mendapat tambahan alokasi bansos, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan naik Rp6,1 trilun, Kementerian Agama naik Rp2,7 triliun, Kementerian Dalam Negeri naik Rp284,6 miliar, Kementerian Sosial naik Rp2,8 trilun, Kementerian Perumahan Rakyat naik Rp7,1 miliar, Kementerian Pemuda dan Olahraga naik Rp182 miliar, Kementerian Koperasi dan UKM naik Rp92,4 miliar.

Fitra pun meminta dana bansos dikelola lebih baik dan terbuka. “Harus ada partisipasi publik dalam mengawasi ini, juga harus ada akuntabilitas dana bansos sampai ke mana saja, dan siapa saja penerima berserta alamatnya,” kata Uchok.

Jembatan ” Indiana Jones” di Lebak, Provinsi Banten yang tak pernah dibangun, mangkrak bertahun-tahun. Inilah wajah dan bukti korupsi parah sejagad. Padahal dana sangat besar pasti mencukupi bahkan untuk membangun 100 jembatan sekalipun.

KPK: Pencairan Bansos Jelang Pilkada Bentuk Abuse of Power

Komisi Pemberantasan Korupsi menilai bahwa pencairan dana bantuan sosial yang hampir bersamaan dengan pelaksanaan pemilu rentan untuk diselewengkan.

“Walaupun perlu dibuktikan lebih lanjut, pencairan yang dilakukan hari-hari jelang pilkada itu mengindikasikan abuse of power dari kepala daerah terutama incumbent,” kata Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas, Selasa 1 April 2014.

Busyro mencontohkan kasus korupsi dana bantuan sosial di Pemkot Bandung yang melibatkan Walikota Bandung pada saat itu, Dada Rosada.

Kini kasus tersebut masih dalam proses. Lebih lanjut, Busyro menuturkan bahwa selama ini pihaknya tidak memperoleh data mengenai kebijakan sejumlah kepala daerah incumbent terkait informasi dana bansos.

“Bahwa jumlah bansos adalah sekian, digunakan sekian untuk masyarakat, pencairannya jelas waktunya, itu kami tidak temukan data, padahal itu penting,” paparnya.

Berdasarkan hal tersebut, KPK kemudian mengirimkan surat resmi kepada Presiden dan seluruh Gubernur di Indonesia, terkait pengelolaan penggunaan dana bansos tersebut.

“Supaya kebijakan pemerintah dalam bansos ini pencairannya sesuai dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Salah satu isinya mengatur tentang bansos,” imbuhnya.

Menurut Busyro, paska dikirimkannya surat tersebut, Presiden sudah memerintahkan sejumlah kementerian terkait untuk segera berkoordinasi dengan pihak KPK.

“Kami mengapresiasi sikap presiden tersebut, karena kami merasa surat kami direspon. Kedua, Kami siap koordianasi dengan menteri-menteri terkait. Kapan beliau-beliau mau kesini dengan agenda untuk meletakan bansos sesuai dengan kriteria yang ada, dengan metodologi yang transparan, jadwal jelas, tepat sasaran,” tuturnya.

Baju penjara KPK berwarna oranye untuk koruptor

Komite Pemantau: Dana Bansos Haram untuk Pemilu

Dana bantuan sosial (bansos) yang selama ini kerap diselewengkan pejabat daerah untuk kepentingan politik, menjadi perhatian serius Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP).

“Dana bansos haram digunakan untuk pemilu,” kata Wakil Sekretaris Jenderal KIPP Girindra Sandino dalam deklarasi Maklumat Bersama Pemilu Jujur Adil, Damai, dan Bebas Korupsi di Jakarta, Kamis 6 Februari 2014. Modus penyelewengan distribusi dana bansos ada berbagai macam, mulai sunat anggaran hingga pemberian untuk organisasi ‘siluman’ yang tak jelas keberadaannya.

“Maka kami minta Badan Pengawas Pemilu lebih jeli dan tegas mengawasi penyelewengan dana bansos. Banyak modus yang dilakukan untuk menyamarkan dana Bansos untuk kepentingan politik,” ujar Girin.

Bendera-bendera dan atribut Organisasi Kriminal berkedok Partai yang mengusung Demokrasi ala Illuminati pada kampanye 2014 dari berbagai partai politik (ANTARA/Irwansyah Putra)

KIPP meminta Bawaslu melakukan terobosan seperti yang dilakukan oleh KPU dengan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri dana kampanye para caleg dan parpol dalam pemilu.

“Bawaslu juga harus bisa memantau anggaran seperti itu,” kata Girin.

Untuk mengawasi pemilu, KIPP sudah menyiapkan Crisis Center. Tempat ini akan menjadi pos pemantauan dan pengaduan pelanggaran pemilu. “Saat ini kami sudah memiliki sekitar 9.000 relawan pemantau pemilu. Mereka tersebar di 33 provinsi dan semua kabupaten/kota di Indonesia,” ujar Girin.

Cemas Dana Bansos Dipakai Kampanye, SBY Gelar Rapat Kabinet

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar sidang kabinet paripurna hari ini, Selasa 1 April 2014. Sidang ini khusus untuk membahas soal dana bantuan sosial di setiap kementerian yang dipermasalahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Surat dari KPK saya terima sejak Jumat lalu. Hari ini kami bahas. Intinya, dana atau anggaran bansos pusat dan daerah perlu ditertibkan,” kata SBY dalam rapat paripurna di Kantor Presiden, Jakarta.

SBY menyatakan mendukung rekomendasi KPK. Namun sebelum mengambil keputusan, surat dari KPK itu perlu dibahas dalam sidang paripurna.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Saya pikir apa yang direkomendasikan KPK, benar. Saya setuju dan mendukung. Nanti saya akan sampaikan apa respons pemerintah,” ujarnya.

Apalagi saat ini tengah proses tahapan pemilu dan dana bansos khawatir disalahgunakan.

“Kami pastikan bansos tertib dan tidak ada kesalahan,” kata SBY.

Untuk itu SBY meminta kepada Menteri Keuangan Chatib Basri dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk mempresentasikan bagaimana kebijakan dan regulasi tentang pendanaan kampanye.

“Nanti Menkeu akan menjelaskan kepada kita tentang kebijakan dan regulasi pendanaan kampanye, ketika pejabat negara melakukan kampanye pemilu,” ujar SBY. Dalam suratnya kepada Presiden SBY, KPK meminta agar pos dana bansos difokuskan pada Kementerian Sosial.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Rabu 26 Maret 2014, menyatakan salah satu alasan lembaganya mengirimkan surat adalah karena ada indikasi penyalahgunaan dana Bansos. Menurut Bambang, dari hasil kajian ditemukan indikasi penggunaan Bansos tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

“Ada peningkatan penggunaan Bansos dari Rp55 triliun menjadi Rp91 triliun pada tahun ini,” ujar dia. Selain mengirim surat pada Presiden, KPK juga mengirimkan surat kepada gubernur terkait hal yang sama.

SBY memimpin rapat paripurna kabinet. (ANTARA/Andika Wahyu)

Cabut Dana Bansos, Semua Kepala Daerah Harus Tiru Pemprov DKI

Langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut dana bantuan sosial (Bansos) sebesar Rp1 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI mendapat sambutan positif.

Direktur Institute for Strategic Initiatives (ISI), Lucky Djani, menilai apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI itu patut ditiru oleh daerah lain di Indonesia.

“Dana bansos itu tidak jelas dan tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya,” kata Lucky Djani, Jumat 4 April 2014.

Lucky mengatakan pencabutan dana bansos tersebut baru pertama kali dilakukan oleh pemerintah daerah.

“Ini baru pertama kali,” katanya. Maka dia memberi apresiasi tinggi bagi langkah Pemprov DKI untuk menyetop dana bansos, terutama di saat kampanye Pemilu 2014.

Namun menurutnya pencabutan tidak hanya dilakukan pada dana bansos tetapi juga pos-pos dana lainnya yang tidak jelas pertanggungjawabannya. Sebelumnya, pada era kepemimpinan Fauzi Bowo, gubernur DKI sebelumnya, penggunaan dana bansos juga tidak jelas penggunaannya. Dia menyarankan, pos lain yang pengelolaannya longgar dalam postur anggaran, juga harus segera dibenahi.

Wakil Gubernur Jakarta, Basuki Cahaya Purnama atau Ahok (kiri) dan Gubernur Jakarta, Joko Widodo atau Jokowi (kanan) saat menggelar rapat interen Provinsi DKI Jakarta. Kedua sosok yang nyaris berbeda tapi selalu kompak dan harus dicontoh oleh pajabat seantero Indonesia yang kebanyakan selalu sikut-menyikut karena mementingkan kepentingan pribadi atau gangnya.(merdeka)

Sebab, kata dia, dalam pos tersebut terdapat banyak nomenklatur anggaran. Biasanya, kata Lucky, modus penyalahgunaan dana bansos adalah lewat pembuatan program populis seperti pemberian barang, beasiswa, bantuan kepada organisasi sosial, kemasyarakatan serta pembangunan infrastruktur.

“Harus segera dilakukan audit finansial dan audit manfaat terhadap penggunaan dana-dana tersebut,” ucap direktur Institute for Strategic Initiatives (ISI), Lucky Djani.

Lucky menganggap pos dana taktis tidak perlu lagi dimasukkan lagi dalam APBD maupun APBN. Dan program bantuan presiden (Banpres) seperti pada era Presiden Soeharto harus segera dihentikan. “Semua harus tercatat dalam pos anggaran yang jelas agar bisa dilakukan audit,” katanya.

Untuk diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirimkan surat rekomendasi kepada pemerintah perihal dana bantuan sosial.

Dalam rekomendasi itu, KPK menyarankan pengelolaan anggaran bansos dilakukan oleh Kementerian Sosial, tidak disebar melalui sejumlah Kementerian.

Kekhawatiran KPK terhadap dana bantuan sosial itu bukan tanpa alasan.

Direktur Litbang KPK Roni Dwi Susanto mengatakan bahwa pencairan dana bansos meningkat di 14 kementerian menjelang Pemilu 2014. KPK juga menemukan indikasi peningkatan pencairan dana bansos di daerah hingga 30 persen.

Jadi jangan aneh jika sekelompok manusia sebagai pejabat di Indonesia memiliki uang ratusan milyar bahkan trilyunan. Dan juga jangan heran atau tertipu, bahwa dalam kenyataannya manusia memang berkelompok di dalam masyarakatnya, koruptor dengan koruptor, dan yang jujur dengan yang jujur, karena jika tak berkelompok dengan sebangsanya, maka anda akan dikucilkan di dalamnya! (sumber-1 / sumber-2).

(sumber: vivanews/eh/berbagai sumber)

Peta koruptorIndonesia

JANGAN TERSINGGUNG JIKA SEJATINYA, ANDA ADALAH SEORANG LAKNATULLAH!